Lukman Thahir dan Pusaran Kekuasaan

Oleh : Adha Nadjemuddin

Hampir dua bulan terakhir nama Dr. Lukman S Thahir MA disebut sebagai salah satu cendekiawan yang layak menjadi kandidat gubernur/wakil gubernur Sulawesi Tengah periode 2011-2016. Belum ada alasan kuat yang saya jumpai sehingga Lukman diperbincangkan, dan dianggap logis menjadi calon gubernur atau wakil gubernur.

Beberapa waktu lalu, nama Lukman Thahir mencuat di media terbitan lokal karena dianggap salah satu tokoh muda yang layak diusung menjadi kandidat gubernur/wakil gubernur. Keinginan sebagian kalangan untuk mendorong Lukman berada di pusaran kekuasaan pemerintah daerah itu mengantar namanya di kalangan sebagian besar aktivis Alkhairaat dan Nahdlatul Ulama, cukup populer sebagai kandidat pejabat daerah. Bahkan hingga saat ini namanya masih menghiasi pembicaraan di lingkungan akademis dan aktivis organisasi.

Di kalangan akademisi khususnya STAIN Palu dan Unisa, Lukman sudah sangat populer. Anak kiyai dari Kabupaten Poso ini cukup dikenal liberal dalam berpikir. Pikiran-pikirannya tentang Islam kerakyatan, keindonesiaan, kebangsaan, dan kedaerahan cukup mengakar di kalangan mahasiswa khususnya aktivis muda NU dan Alkhairaat. Dia juga termasuk tokoh pembaharu dalam gerakan pemikiran Islam khususnya di Sulawesi Tengah.

Saat ini, doktor dalam bidang pemikiran Islam itu menjabat Rektor Unisa Palu. Dari beberapa rektor sebelumnya, Lukman termasuk paling bertahan. Dia tidak diganti di tengah jalan. Kini jabatannya itu sudah memasuki periode akhir. Atas kerja keras dan lobi yang ia lakukan, Unisa berhasil membuka Fakultas Kedokteran.

Saya merasa tertantang untuk menulis beberapa pikiran terhadap Lukman dalam kancah perpolitikan lokal (baca:pilkada). Dari aspek politik, Lukman hari ini sedang tidak menjadi pejabat di partai politik. Dia juga tidak dekat dengan salah satu partai politik, apalagi menghidupi partai itu. Secara personal, mungkin dia memiliki kedekatan dengan pekerja partai. Tapi tidak ada jaminan, Lukman bisa diusung oleh partai. Fakta hari ini, siapa yang memegang partai atau dekat dengan penguasa partai, dia paling berpeluang menjadi pejabat daerah atau negara. Urusan sumber daya manusia, itu urusan nanti.

Mereka yang tidak menjadi pejabat partai tetapi diusung oleh partai bisa dihitung jari. Sebut saja, Rektor Untad Sahabuddin Mustafa (calon wakil gubernur 2006, Golkar), Akademisi Tahmidi Lasahido (calon bupati Tojo Unauna 2005 dan 2010, PAN), akademisi Baharudin H Hasan (calon bupati Tolitoli, PPP). Fakta politik menunjukkan akademisi belum diperhitungkan menjadi pejabat daerah. Sahabuddin Mustafa, gagal. Tahmidi Lasahido pun begitu. Dua kali bertarung di Pilkada, juga kalah. Baharudin, justru belum bertarung, gugur. Jika dikaji lebih jauh, banyak penyebab kekalahan itu. Kesimpulannya, kepopuleran pengetahuan akademik kalah populer dengan kemampuan politik, sehingga ikut berpengaruh pada elektabilitasnya.

Bagaimana dengan Lukman? Persepsi tentang Lukman, baiknya kita lihat dari ‘resource’ politik yang dia miliki. Bukan berarti Sahabuddin Mustafa, Tahmidi dan Baharuddin tidak memiliki ‘resource’ politik. Meski sama-sama dari akademisi tetapi ada perbedaan ‘resorce’ politik diantara mereka.

Lukman memiliki ikatan sosiologis, kultural, dan ideologis dengan Alkhairaat dan Nahdlatul Ulama. Ini sangat kuat dari sekadar kedekatan struktural. Okelah, saya sepakat untuk tidak menggiring lembaga Alkhairaat dalam dunia politik praktis, tetapi bukan tidak mungkin kedekatan itu akan menggiring ruang gerak yang luas dan bebas bagi Alkhairaat, seperti banyak dilakukan politisi lokal untuk ‘nyantol’ di tengah kharismatik kiyai Alkhairaat selama ini.

Itulah yang saya sebut dengan ‘resource’ politik yang dimiliki Lukman. Bedanya dengan yang lain, Lukman tidak perlu “mempublikasi” diri bahwa dirinya dekat dengan kiyai Alkhairaat atau datang berlutut di hadapan para tokoh Alkhairaat/NU. Tetapi justru sebaliknya, panggilan moral dari para kiyai itu akan datang untuk mendukung Lukman. Ini kekuatan besar yang bisa mengalahkan kekuatan organisasi partai politik. Sebagai orang berkeyakinan, saya sangat percaya dengan kerja dan doa para kiyai.

Sisi lain yang agak sulit bagi saya adalah, Lukman tidak mungkin mengejar apalagi ‘menyembah’ kepada pimpinan partai politik agar mengusung dirinya menjadi kandidat. Itu bukan karakter seorang Lukman. Karakter inilah yang mengkhawatirkan saya sehingga hubungan Lukman dengan partai politik agak sulit dipertemukan. Kecuali jika partai itu berkeinginan menggandeng Lukman.

Dari aspek strategis pembangunan sosial, saya tidak pernah ragu dengan pikirannya. Justru saya khawatir, pikiran-pikirannya dalam membangun dan menyelesaikan problem-problem sosial kemasyarakatan tidak semuanya mampu diterjemahkan oleh aparatur dalam bentuk praktis.

Lukman dalam pergolakan pemikiran banyak dipengaruh oleh pikiran filsafat, baik Islam maupun barat dan Yunani. Ini pula yang banyak dia terjemahkan dalam kehidupan nyata kekinian dalam berbagai aspek, politik, sosial, budaya, demokrasi dan ekonomi. Dia tipe cendekiawan muslim yang lentur. Tidak dogmatis yang melihat persoalan realitas hanya hitam-putihnya saja.

Sebagai mantan aktivis mahasiswa dan mahasiswa pasca sarjana yang lama menetap di Jakarta dan Yogyakarta, Lukman memiliki “netword” yang bisa diandalkan. Ia pernah menjadi wakil ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Beberapa kawannya saat ini memegang peran penting di Kementrian maupun badan usaha milik negera.

Dari tulisan pendek ini, menguatkan logika saya, Lukman Thahir pantas menjadi kandidat gubernur/wakil gubernur. Tapi apalah artinya kekuatan Lukman jika tidak ada keinginan kuat dari partai politik untuk mereformasi daerah ini menjadi daerah yang maju dan disegani. Andai saja ada partai politik berkemauan tinggi mencari calon pemimpin daerah di luar lingkaran partai politik, saya yakin sangat banyak stok pemimpin di daerah ini. Tapi rasanya sulit, karena hasrat merebut kekuasaan itu sulit dibendung padahal sudah dilalui dan dirasakannya meski hasilnya biasa-biasa saja.***