Lukman Thahir dan Pusaran Kekuasaan

Oleh : Adha Nadjemuddin

Hampir dua bulan terakhir nama Dr. Lukman S Thahir MA disebut sebagai salah satu cendekiawan yang layak menjadi kandidat gubernur/wakil gubernur Sulawesi Tengah periode 2011-2016. Belum ada alasan kuat yang saya jumpai sehingga Lukman diperbincangkan, dan dianggap logis menjadi calon gubernur atau wakil gubernur.

Beberapa waktu lalu, nama Lukman Thahir mencuat di media terbitan lokal karena dianggap salah satu tokoh muda yang layak diusung menjadi kandidat gubernur/wakil gubernur. Keinginan sebagian kalangan untuk mendorong Lukman berada di pusaran kekuasaan pemerintah daerah itu mengantar namanya di kalangan sebagian besar aktivis Alkhairaat dan Nahdlatul Ulama, cukup populer sebagai kandidat pejabat daerah. Bahkan hingga saat ini namanya masih menghiasi pembicaraan di lingkungan akademis dan aktivis organisasi.

Di kalangan akademisi khususnya STAIN Palu dan Unisa, Lukman sudah sangat populer. Anak kiyai dari Kabupaten Poso ini cukup dikenal liberal dalam berpikir. Pikiran-pikirannya tentang Islam kerakyatan, keindonesiaan, kebangsaan, dan kedaerahan cukup mengakar di kalangan mahasiswa khususnya aktivis muda NU dan Alkhairaat. Dia juga termasuk tokoh pembaharu dalam gerakan pemikiran Islam khususnya di Sulawesi Tengah.

Saat ini, doktor dalam bidang pemikiran Islam itu menjabat Rektor Unisa Palu. Dari beberapa rektor sebelumnya, Lukman termasuk paling bertahan. Dia tidak diganti di tengah jalan. Kini jabatannya itu sudah memasuki periode akhir. Atas kerja keras dan lobi yang ia lakukan, Unisa berhasil membuka Fakultas Kedokteran.

Saya merasa tertantang untuk menulis beberapa pikiran terhadap Lukman dalam kancah perpolitikan lokal (baca:pilkada). Dari aspek politik, Lukman hari ini sedang tidak menjadi pejabat di partai politik. Dia juga tidak dekat dengan salah satu partai politik, apalagi menghidupi partai itu. Secara personal, mungkin dia memiliki kedekatan dengan pekerja partai. Tapi tidak ada jaminan, Lukman bisa diusung oleh partai. Fakta hari ini, siapa yang memegang partai atau dekat dengan penguasa partai, dia paling berpeluang menjadi pejabat daerah atau negara. Urusan sumber daya manusia, itu urusan nanti.

Mereka yang tidak menjadi pejabat partai tetapi diusung oleh partai bisa dihitung jari. Sebut saja, Rektor Untad Sahabuddin Mustafa (calon wakil gubernur 2006, Golkar), Akademisi Tahmidi Lasahido (calon bupati Tojo Unauna 2005 dan 2010, PAN), akademisi Baharudin H Hasan (calon bupati Tolitoli, PPP). Fakta politik menunjukkan akademisi belum diperhitungkan menjadi pejabat daerah. Sahabuddin Mustafa, gagal. Tahmidi Lasahido pun begitu. Dua kali bertarung di Pilkada, juga kalah. Baharudin, justru belum bertarung, gugur. Jika dikaji lebih jauh, banyak penyebab kekalahan itu. Kesimpulannya, kepopuleran pengetahuan akademik kalah populer dengan kemampuan politik, sehingga ikut berpengaruh pada elektabilitasnya.

Bagaimana dengan Lukman? Persepsi tentang Lukman, baiknya kita lihat dari ‘resource’ politik yang dia miliki. Bukan berarti Sahabuddin Mustafa, Tahmidi dan Baharuddin tidak memiliki ‘resource’ politik. Meski sama-sama dari akademisi tetapi ada perbedaan ‘resorce’ politik diantara mereka.

Lukman memiliki ikatan sosiologis, kultural, dan ideologis dengan Alkhairaat dan Nahdlatul Ulama. Ini sangat kuat dari sekadar kedekatan struktural. Okelah, saya sepakat untuk tidak menggiring lembaga Alkhairaat dalam dunia politik praktis, tetapi bukan tidak mungkin kedekatan itu akan menggiring ruang gerak yang luas dan bebas bagi Alkhairaat, seperti banyak dilakukan politisi lokal untuk ‘nyantol’ di tengah kharismatik kiyai Alkhairaat selama ini.

Itulah yang saya sebut dengan ‘resource’ politik yang dimiliki Lukman. Bedanya dengan yang lain, Lukman tidak perlu “mempublikasi” diri bahwa dirinya dekat dengan kiyai Alkhairaat atau datang berlutut di hadapan para tokoh Alkhairaat/NU. Tetapi justru sebaliknya, panggilan moral dari para kiyai itu akan datang untuk mendukung Lukman. Ini kekuatan besar yang bisa mengalahkan kekuatan organisasi partai politik. Sebagai orang berkeyakinan, saya sangat percaya dengan kerja dan doa para kiyai.

Sisi lain yang agak sulit bagi saya adalah, Lukman tidak mungkin mengejar apalagi ‘menyembah’ kepada pimpinan partai politik agar mengusung dirinya menjadi kandidat. Itu bukan karakter seorang Lukman. Karakter inilah yang mengkhawatirkan saya sehingga hubungan Lukman dengan partai politik agak sulit dipertemukan. Kecuali jika partai itu berkeinginan menggandeng Lukman.

Dari aspek strategis pembangunan sosial, saya tidak pernah ragu dengan pikirannya. Justru saya khawatir, pikiran-pikirannya dalam membangun dan menyelesaikan problem-problem sosial kemasyarakatan tidak semuanya mampu diterjemahkan oleh aparatur dalam bentuk praktis.

Lukman dalam pergolakan pemikiran banyak dipengaruh oleh pikiran filsafat, baik Islam maupun barat dan Yunani. Ini pula yang banyak dia terjemahkan dalam kehidupan nyata kekinian dalam berbagai aspek, politik, sosial, budaya, demokrasi dan ekonomi. Dia tipe cendekiawan muslim yang lentur. Tidak dogmatis yang melihat persoalan realitas hanya hitam-putihnya saja.

Sebagai mantan aktivis mahasiswa dan mahasiswa pasca sarjana yang lama menetap di Jakarta dan Yogyakarta, Lukman memiliki “netword” yang bisa diandalkan. Ia pernah menjadi wakil ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Beberapa kawannya saat ini memegang peran penting di Kementrian maupun badan usaha milik negera.

Dari tulisan pendek ini, menguatkan logika saya, Lukman Thahir pantas menjadi kandidat gubernur/wakil gubernur. Tapi apalah artinya kekuatan Lukman jika tidak ada keinginan kuat dari partai politik untuk mereformasi daerah ini menjadi daerah yang maju dan disegani. Andai saja ada partai politik berkemauan tinggi mencari calon pemimpin daerah di luar lingkaran partai politik, saya yakin sangat banyak stok pemimpin di daerah ini. Tapi rasanya sulit, karena hasrat merebut kekuasaan itu sulit dibendung padahal sudah dilalui dan dirasakannya meski hasilnya biasa-biasa saja.***

Pembukaan PKL – Suasana pembukaan PKL GP Ansor NU se Sulawesi-Kalimantan di Kota Palu, 16 Juli 2010. Hadir pada acar pembukaan tersebut Wakil Gubenur Sulteng, Achmad Yahya, Sekjen PP Ansor Abdul Malik Haramain, Wakil Sekjen Maskut Candranegara, serta sejumlah tokoh NU Sulteng dan undangan lainnya.(foto: panpel)

Galeri Foto

Pembukaan PKL – Pembukaan PKL Ansor se Sulawesi-Kalimantan di Palu, 16 Juli 2010 dihadiri sejumlah kiyai, pejabat dan pengurus Ansor. Dari kiri ke kanan, Dr.Lukman S Thahir (Wakil Ketua Dewan Syurah PW NU Sulteng), Abdul Malik Haramain (Sekjen PP Ansor), Achmad Yahya (Wagub Sulteng), Kiflin Pajala (Wakil Ketua Tanfidz PW NU Sulteng), Sahran Raden (Ketua PW Ansor Sulteng). (foto : panpel)

Galeri Foto

Penyambutan dan Penyerahan Cendramata – Wagub Sulteng, Achmad Yahya disambut Sekjen PP Ansor Abdul Malik Haramain, dan Ketua PW Ansor Sulteng, Sahran Raden. Wagub juga menyerahkan cendramata kepada Sekjen PP Ansor Abdul Malik Haramain pada pembukaan PKL Ansor se Sulawesi-Kalimantan.(foto:panpel)

Ansor Siap Hadapi Kemajuan Dunia

Palu – Memasuki era dunia yang penuh persaingan dan kebebasan, GP Ansor menghadapi tantangan dan ujian yang sangat menentukan. Tentunya akan menjadi pertanyaan, dapatkah organisasi ini survive atau sebaliknya tenggelam ditelan gelombang kemajuan dan modernisasi. Bisa juga mengalami the lost of generation. Padahal spirit menjadi kader Ansor, adalah bagaimana selalu menjadi pemimpin perubahan dimanapun.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, tak bisa dihindari, agar Ansor melakukan transformasi total dalam kerangka kerja global, dengan spirit nasionalisme sejati dan menyatukan kekuatan tradisi dan karakter yang dimilikinya.

Demikian dikatakan DR Lukman S Taher dalam pemaparannya pada Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) GP Ansor se Sulawesi dan Kalimantan, Ahad (19/07).

Diketahui kata Lukman Pemuda Indonesia, tengah berada di pusaran atmosfir masalah kritis yang serius, di tengah dunia yang tengah bersatu melawan musuh bersama, kemiskinan dan kelaparan. Tiap hari, menurut Word Food Program, terdapat 1,02 miliar setiap harinya warga dunia terjangkit kelaparan, dan 20 juta diantaranya adalah warga Indonesia.

”Angka pengangguran yang semakin mengganas di dunia, berdasarkan data ILO, organisasi buruh se-dunia, mencapai 212 juta jiwa, sementara di Indonesia masih menunjukkan angka 23 juta jiwa (12 Juta diantaranya dari kalangan pemuda). Program MDGS, The Millenium Development Goals, terus digulirkan untuk menunjukkan komitmen dan agenda bersama dari 192 negara untuk mencapai dunia yang lebih baik pada lima tahun ke depan 2015,” terangnya.

Persoalan di atas pada dasarnya secara langsung bersentuhan dengan sejauh mana peran Ansor dalam memberdayaan institusi, kader dan anggotanya disertai penguatan peran kader pemimpin muda dalam agenda demokratisasi dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Pertama, pemantapan nilai-nilai dan etika universal kemanusiaan melalui penghayatan keagamaan yang utuh, yang ditetapkan secara konsisten dalam konteks kehidupan kebangsaan. Ansor ikut memperkuat harmoni kehidupan yang plural dan majemuk, menghidupkan dialog, dan menumbuhkan suasana keterbukaan di antara keragaman suku, agama, ras ataupun golongan.

Sementara itu ketua PW GP Ansor Sulteng menambahkan untuk memperkuat kemandirian dan partisipasi publik dalam merespon persoalan kebangsaan dan kerakyatan saat ini, termasuk pro aktif dalam berbagai kebijakan publik yang pro rakyat.

Kemandirian yang tidak terjebak pada sikap pengasingan diri dan oposisi ekstrim, disertai kemampuannya menentukan sikap proaktif, kritis, dan terbuka. Era transisi menuju demokrasi membutuhkan adanya kekuatan yang terlembaga dengan baik, moderen dan profesional. Ansor merupakan kekuatan control terdepan, lembaga mitra pemerintah, dan juga ajang proses kaderisasi kepemimpinan negarawan muda.

Pengalaman GP Ansor mengusung nilai-nilai progresif, moderat, berkomitmen kuat pada pluralisme secara luas dan mampu mensinergikan pandangan keagamaan dengan kebangsaan secara utuh menjadikan Ansor termasuk sebagai lembaga kepemudaan sipil yang tangguh.

Sebagai the leader of change bersama segenap elemen bangsa lainnya, Ansor diharapkan menjadi lokomotif perubahan dan selalu berada pada garis depan dalam agenda transformasi sosial-ekonomi yang diharapkan untuk menyelamatkan negeri ini dengan kekuatan gerakan moral-visionernya. (hdy/mediaalkhairaat)

PKL : Perkuat Posisi Ansor Sulawesi-Kalimantan

Palu – Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) Ansor Sulteng yang berlangsung 16-18 Juli 2010 di Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulteng diharapkan menjadi momentum penguatan Ansor di kawasan Sulawesi dan Kalimantan.

Salah satu agenda pasca PKL tersebut adalah reposisi peran Ansor khususnya kawasan Sulawesi – Kalimantan. Ketua PW Ansor Sulteng, Sahran Raden berharap, dengan agenda itu diharpakan posisi Ansor di dua pulau tersebut lebih kuat lagi sehingga ikut diperhitungkan dalam membangun kekuatan Pemuda NU.

Sahran mengatakan, Ansor maupun badan otonom NU lainnya khususnya di kawasan Sulawesi dan Kalimantan masih kurang komunikasi dalam hal isu-isu pembangunan lokal. Padahal dua daerah ini sangat berdekatan sehingga dalam PKL nanti diharapkan muncul gagasan baru dalam penguatan Ansor.

Ketua Pengarah PKL, Adha Nadjemuddin, mengatakan, salah satu menjadi agenda penting pada reposisi peran Ansor Sulawesi-Kalimantan tersebut adalah membangun kapasitas kepemudaan khususnya kalangan muda NU.

Adha mengatakan, kecenderungan yang terjadi selama ini, akibat kurangnya komunikasi sehingga tidak ada agenda-agenda bersama dalam hal membangun kapasitas kepemudaan. Masing-masing berjalan sendiri. Padahal kata dia, banyak hal yang perlu dikerjasamakan secara regional.

“Bagaimana kita menetapkan satu agenda perjuangan yang sama. Gagasan ini perlu diseriusi sehingga nantinya lahir komunikasi intensif dalam berbagai hal khususnya lintas Sulawesi dan Kalimantan,” kata Adha.

Salah satu agenda perjuangan yang mendesak kata Adha Nadjemuddin adalah membangun sumber daya manusia handal, sehingga setiap pemuda NU mampu merespons masalah-masalah pembangunan bersifat regional.

Hingga kini, sudah lima wilayah yang menyatakan ikut dalam PKL tersebut yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah.***/red